bandunginfo.com, Bandung - Massa dari Aliansi Mahasiswa Bandung Raya menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Bandung pada Senin, 1 Juli 2024 sore. Sekitar pukul 14.30 WIB, puluhan mahasiswa hadir mewakili kampus masing-masing dengan beberapa tuntutan.
Para mahasiswa menyoroti berbagai isu daerah yang mendesak Pemkot Bandung, di antaranya solusi untuk masalah kesehatan dan transportasi publik. Mereka juga mengkritisi kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemkot Bandung selama setahun terakhir.
Spanduk bertuliskan "Bandung Kusut Indonesia Semrawut/Butut" terpampang di depan pagar Balai Kota Bandung. Aksi ini juga diwarnai dengan pembakaran ban yang sempat menghambat arus lalu lintas di Jalan Merdeka.
"Kami dari Aliansi Mahasiswa Bandung Raya membawa dua isu, yakni isu daerah dan nasional. Di daerah, kami BEM di Bandung Raya sudah mensurvei apa saja masalah yang ada di Kota Bandung. Terutama kesehatan, sampah, dan transportasi publik. Kami lihat Halte Sarijadi sampai Cicaheum itu tidak layak pakai, bahkan ada motor parkir di dalam halte," ucap Muhammad Ramdhan, Ketua BEM UNISBA, saat ditemui di lokasi.
Para mahasiswa bergantian berorasi sambil menunggu tanggapan dari Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono. Ramdhan, sebagai perwakilan demonstran, menyoroti bagaimana Pemkot Bandung tidak serius menanggulangi masalah transportasi umum dan sampah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Sekitar pukul 15.30 WIB, massa dari 20 universitas di Bandung Raya ini berencana melanjutkan aksi ke depan Kantor DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut pertemuan dengan pimpinan DPRD untuk melaksanakan sidang rakyat.
"Setengah empat kita akan ke DPRD Jabar. Kami akan menuntut pimpinan DPRD keluar dan lakukan sidang rakyat di jalan. Kita menunggu sampai waktu yang tidak ditentukan," kata Ramdhan.
"Jika tidak ada Pj dan pimpinan DPRD, dalam 3x24 jam tidak diindahkan, kami akan lakukan konsolidasi mahasiswa se-Jawa Barat dan akan libatkan massa aksi kembali ke jalan," tambahnya.
Terkait tuntutan isu nasional, Presiden Mahasiswa UNIKOM, Arif Tegar Prawira, menyuarakan aksi mahasiswa dari wilayah lain. Mereka berharap agar demo ini dapat didengar lebih lantang oleh para wakil rakyat.
"Seperti Tapera, itu kan kebijakan yang memperparah kondisi masyarakat umum. Dulu sejarahnya ABRI sempat diwajibkan tabungan serupa, tapi perumahannya tak kunjung terwujud. Kemudian ada kepentingan elit yang ingin hidupkan dwifungsi ABRI," kata Arif.
"Kami juga menyuarakan isu RUU penyiaran yang mengancam kebebasan berpendapat. Terakhir, soal judi online, kami menuntut penegak hukum menganggap masalah ini serius, tapi pemerintah tidak punya regulasi khusus," sambungnya.
Di tengah gerimis, massa sempat memblokir jalan sambil meneriakkan "Sumpah Mahasiswa," lalu membubarkan diri. Arus lalu lintas di Jalan Merdeka Kota Bandung pun kembali normal.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Bandung, Tatang Hamdani, sempat menemui massa. Ia menanggapi harapan mahasiswa yang menanti kehadiran Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, yang tidak berada di Balai Kota Bandung.
"Kami hanya menanggapi pemberitahuan yang mereka sebar, bahwa substansinya akan menyangkut urusan penanganan korupsi di Bandung Raya. Termasuk kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami sampaikan tadi, boleh-boleh saja mereka meminta Pak Pj hadir. Tapi ya secara tersuratnya kan mereka Bandung Raya, kenapa tiba-tiba minta Pak Pj? Kami coba mengkritisi itu," kata Tatang.
Ia kemudian menyarankan agar unjuk rasa dilakukan dengan pola komunikasi yang lebih baik, yakni dengan bersurat secara formal. Tatang menyebut Pemkot Bandung terbuka untuk berdiskusi, selama konteks tuntutan berkaitan dengan pemerintahan Kota Bandung.
"Sehingga kami bisa menghadirkan para pejabat terkait, tergantung dari substansi yang mereka kritisi, kalau pun memang kejadian kasus terjadi di Pemkot Bandung secara khusus," ucap Tatang.
"Selama ini yang namanya surat formal, apalagi mengkritisi, sebetulnya ada aturan bahwa setiap instansi pemerintah harus secepatnya merespons. Baik itu dijawab bersurat lagi atau memang bisa dengan cara komunikasi lisan," lanjutnya.
