Jawaban Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
bandunginfo.com, KOTA BANDUNG – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023. Jawaban tersebut menyoroti berbagai langkah strategis yang diambil Pemkot Bandung untuk mencapai target pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah Strategis Pemkot Bandung:
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Bambang menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pengadaan lahan untuk RTH, penyediaan lahan pemakaman, penataan sempadan sungai, jalur hijau, dan konsep taman vertikal.
Pengelolaan Sampah: Pemkot Bandung menerapkan strategi pengurangan sampah dari sumbernya dengan mengembangkan komposting skala rumah tangga dan rumah magot di 151 kelurahan. Selain itu, Tempat Penampungan Sementara (TPS) di-upgrade menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan dilakukan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam Improvement of Solid Waste Management Project (ISWMP).
Transportasi Umum: Untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Bandung mengembangkan sarana dan prasarana transportasi umum berbasis jalan yang terintegrasi, mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal dengan kebijakan pembiayaan non-APBD dan KPBU serta pelibatan operator angkutan umum eksisting. Sinkronisasi dan sinergisitas pengembangan angkutan umum massal dilakukan dengan pemerintah provinsi, pusat, dan wilayah sekitar Bandung.
Pendataan dan Sertifikasi Aset: Bambang menyoroti pentingnya pendataan aset bergerak yang rusak untuk proses pelelangan guna mengurangi beban pemerintah. Pemkot Bandung bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam hal sertifikasi aset, Pemkot Bandung telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pengelolaan Keuangan: Pemkot Bandung menggunakan pola BLUD untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan efektif.
Pertumbuhan Ekonomi: Meskipun ekonomi Kota Bandung telah membaik pasca COVID-19, namun masih rentan terhadap ancaman krisis global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,07%, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemkot Bandung terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan formal dan mendorong investasi.
Alokasi Surplus Anggaran: Bambang menyatakan rencana alokasi surplus anggaran untuk belanja prioritas dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pemkot Bandung akan lebih cermat dalam perencanaan anggaran dan melakukan evaluasi berkala untuk optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK: Bambang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan temuan sesuai ketentuan dan meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Pemkot Bandung berkomitmen meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, dengan tujuan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.
“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Bambang.
